email : oerban.com@gmail.com

33.2 C
Jambi City
Sabtu, Juni 19, 2021
- Advertisement -

Ketidaksinkronan Pemerintah Pusat dan Daerah Sebabkan Permasalahan Berulang dalam Implementasi DAK

Populer

Jakarta, Oerban.com – Ketidaksinkronan antara pemahaman pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi temuan penting dalam kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa (25/5/2021).

Wakil ketua BAKN, Anis Byarwati mengatakan jika merujuk kepada definisi dari Dana Alokasi Khusus (DAK), DAK bertujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

“Melihat dari definisi ini berarti kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat, maka akan didanai oleh pemerintah pusat. Namun dalam kenyataannya kondisinya menjadi berbalik,” ungkap Anis seperti dilansir website Fraksi PKS.

Berbaliknya kondisi itu, jelas dia, dikarenakan ada kata-kata prioritas nasional, yang membuat seluruhnya menjadi domain pemerintah pusat mulai dari perencanaan, menentukan besaran alokasi DAK sampai kepada evaluasinya.

“Pada akhirnya, daerah penerima DAK hanya berperan sebagai eksekutor tanpa memiliki kebijakan apa pun dalam pengelolaan dana DAK,” ujar Anis.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengatakan bahwa permasalahan ini bukan hanya terjadi tahun ini saja akan tetapi sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadwal perencanaan dan penganggaran daerah yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat, menjadi salah satu penyebabnya.

Baca juga  Kenang Perjuangan AHY Di Demokrat, Andi Arief: Beda Dengan Moeldoko Yang Tidak Berkeringat

Hal lain yang menjadi penyebab adalah regulasi atau juknis DAK yang sering terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal perencanaan di daerah. “Akhirnya berdampak kepada pelaksanaan DAK di daerah,” kata Anis

Anis yang juga anggota komisi XI dari Fraksi PKS ini menyayangkan kejadian yang terjadi berulang padahal kajian mengenai DAK sudah cukup banyak.

Anis juga menyayangkan, DAK yang peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur, justru memiliki problematika yang tak kunjung usai. “Kita harus menemukan solusinya,” ungkapnya.

Baca juga  Legislator NasDem Ungkap Waktu Pilpres-Pileg 2024, Tidak Berbarengan Dengan Pilkada

Politisi senior PKS ini menyebutkan bahwa kejadian yang berulang setiap tahun terkait dengan DAK tidak hanya didapati BAKN di Sulawesi Selatan, akan tetapi juga didapati laporannya di provinsi-provinsi lain.

“Kebanyakan masalahnya teknis, seperti juklak dan juknis yang sering terlambat terbit, ” tutur Anis.

BAKN juga menemukan fakta beberapa daerah yang mendapatkan alokasi DAK tidak sesuai dengan kebutuhan daerahnya. “Karena yang menentukan menunya itu pemerintah pusat,” tambahnya.

Anis menjelaskan bahwa dalam paparannya dihadapan Komisi XI, Menteri Keuangan menyampaikan penyerapan dana DAK yang lambat. Pemerintah pusat merasa sudah mentransfer sejumlah dana, tetapi daerah lambat untuk menyerap sehingga pembangunan terganggu atau infrastruktur pembangunan di daerah menjadi terhambat.

Sementara daerah mengungkapkan kendala yang begitu banyak seperti juknis yang datang terlambat, aturan yang berubah, menu yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, dan yang lainnya.

“Temuan ini penting untuk menjadi masukan bagi pemerintah pusat. Bahwa permasalahan DAK bukan hanya ketidaksiapan pemerintah daerah, akan tetapi kenyataannya banyak sekali permasalahan yang tidak sepenuhnya kesalahan dari pemerintah daerah,” tutup Anis.

Editor: Renilda Pratiwi Yolandini

Baca juga  KAMMI KERINCI APRESIASI KETUA DPRD SUNGAI PENUH ATAS SAMBUTAN HANGAT DALAM MENOLAK UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
- Advertisement -
- Advertisement -

Artikel Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Berita Terbaru