Jakarta, Oerban.com – Dalam politik, isu soal radikalisme kerap kali dimainkan untuk menghantam lawan terutama kaum islamis, seperti baru-baru ini misalnya, mantan ketua umum Muhammadiyah Din Syamsuddin dilaporkan oleh sekelompok orang mengaku berasal dari Alumni ITB, mereka menamai gerakannya dengan sebutan GAR (Gerakan Anti Radikalisme) ITB.
Tentu saja pelaporan tersebut menimbulkan polemik sendiri di tengah-tengah kekacauan ekonomi, demokrasi, dan kondisi sosial masyarakat akibat dampak dari pandemi Covid-19. Lebih disayangkan jika mengingat laporan tersebut muncul tak lama setelah presiden meminta rakyat untuk tidak takut memberikan kritiknya.
Pengamat politik Rocky Gerung, menanggapi pelaporan ini dengan mengatakan jika isu radikal saat ini sedang dimainkan oleh mereka yang menjadi budak kekuasaan.
“Jadi saya kira, seluruh isu tentang radikal itu sengaja dibuat oleh mereka yang berasal dari ITB (GAR ITB), yang sekarang sedang jadi budak-budak kekuasaan,” Kata Rocky dalam kanal youtubenya pada Senin (15/2).
ITB saat ini kata Rocky, sedang mengalami paradoks karena alumnus-alumnusnya sendiri, mantan dosen tamu di ITB tersebut juga mengatakan jika sejak awal ITB memang kampus yang radikal, namun radikal dalam mempersoalkan akar-akar persoalan bangsa.
Rocky juga menyebutkan jika dulu di ITB ada tradisi untuk belajar ilmu sosial di awal-awal tahun 80-an, supaya punya alat untuk mengkritik orde baru pada waktu itu.
Lebih lanjut, Rocky juga menyinggung soal kepemimpinan presiden Jokowi selama 6 tahun ini, yang menurutnya belum juga dapat menghasilkan demokrasi sama sekali.
“Soal kita sekarang adalah kepemimpinan yang betul-betul tidak bermutu, jadi kita mesti benar-benar ucapkan itu. Kepemimpinan yang tidak bermutu tidak bisa ditambal oleh buzzer-buzzer yang juga tidak bermutu,” Ujarnya.
Menurut laporan dari The Economist Intelligence Unit (EIU), indeks persepsi demokrasi Indonesia turun ke posisi terburuk dalam kurun waktu 14 tahun terakhir, turunnya indeks demokrasi ini sejalan dengan menurunnya indeks persepsi korupsi yang diambil dalam Transparency International (TI).
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
