Jakarta, Oerban.com – Analis kebijakan publik Muhammad Said Didu menyoroti “gaya koboi” yang belakangan melekat pada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai, Presiden Prabowo Subianto sengaja menjadikan Purbaya sebagai contoh bagi para menteri di Kabinet Merah Putih untuk berani membuka “kotak pandora” di kementerian masing-masing.
Hal itu disampaikan Said Didu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Purbaya Akan Reset Indonesia?” yang ditayangkan iNews TV pada Selasa (28/10/2025) malam.
Menurut Said, perubahan gaya Purbaya terlihat mencolok dibandingkan saat menjabat sebagai Direktur Utama Danareksa.
“Begini, kita lihat gaya Purbaya bukan gaya fighter, dari dulu dia gaya tenang, ilmuwan. Nah kok jadi fighter?” ujar Said.
Said mengaku mengenal baik Purbaya sejak menjadi pimpinan Danareksa pada 2008. Karena itu, ia meyakini perubahan gaya tersebut merupakan bagian dari strategi politik yang mendapat restu Presiden Prabowo.
“Saya punya keyakinan, bahwa Pak Prabowo ini ingin menjadikan dia sebagai contoh bagi menteri lain untuk membuka kotak pandora di kementerian masing-masing,” kata Said.
Meski begitu, Said menilai Indonesia masih membutuhkan banyak figur seperti Purbaya untuk melakukan perubahan besar di birokrasi.
“Butuh 10 Purbaya untuk membuka kotak pandora di tiap kementerian,” ujarnya.
Ia kemudian menyebut beberapa kementerian yang dinilainya membutuhkan sosok “berani” seperti Purbaya, di antaranya Kementerian ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah, Kementerian ESDM untuk membasmi mafia tambang, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menuntaskan konflik agraria, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menata ekspor pasir laut dan proyek pagar laut.
Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga disebut membutuhkan figur seperti Purbaya guna memperbaiki data bansos dan menindak penyelewengan anggaran triliunan rupiah.
Said menambahkan, Kementerian Perdagangan memerlukan sosok berani untuk membenahi tata kelola ekspor-impor, sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus berani membuka dugaan skandal proyek.
“Yang kedelapan, saya harap Rosan juga menjadi ‘Purbaya’ untuk membongkar siapa yang mengatur kerja sama dengan GoTo dan siapa yang punya pembangkit listrik paling banyak. Itu semua harus dibuka supaya diperbaiki,” katanya.
Said juga menyoroti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menurutnya perlu keberanian untuk membuka data penerima manfaat proyek strategis nasional (PSN).
“Siapa saja sih yang menikmati PSN-PSN itu? Dibuka semua tuh. Terakhir, Kemenkeu memang butuh Purbaya. Jadi, Pak Prabowo, Bapak belum cukup mereset Indonesia ini kalau baru punya satu Purbaya,” pungkas Said.
Editor: Alfi Fadhila
