Jakarta, Oerban.com – Setahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum penting untuk meninjau ulang arah pembangunan kesehatan di Indonesia.
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (The Indonesian Institute), menilai bahwa banyak program kesehatan pemerintah saat ini masih berorientasi pada pencapaian target besar yang perlu diselaraskan dengan upaya memastikan kualitas program, dampak program secara berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat penerima hingga pemerintah daerah.
Menurut Natasya, pemerintah perlu berhenti mewajarkan hal-hal yang sebenarnya tidak wajar. Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) secara massal, misalnya, tidak bisa dianggap “kecil” dibanding jumlah penerima program.
“Kita butuh evaluasi yang transparan, partisipatif, dan menyeluruh. Keterbukaan data dapat dijamin melalui konferensi pers bulanan atau dashboard yang dapat diakses publik seperti saat pandemi COVID-19 lalu. Pemerintah harus memberikan informasi publik yang edukatif dan transparan, serta akuntabel. Program kebijakan publik harus punya baseline data untuk pengukuran dampak program, sistem pengawasan mutu, dan kesetaraan akses pelatihan yang memastikan semua pelaksana memahami standar keamanan dan gizi yang benar”, tegas Natasya.
“Peraturan Presiden tentang tata kelola program MBG yang diklaim akan disahkan harus segera difinalisasi dengan catatan telah mencantumkan aspirasi publik agar menjawab akar masalah di lapangan. Peraturan ini sangat penting untuk memperjelas kewenangan antar lembaga, terutama peran pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan”, lanjutnya.
Natasya mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan bukan hanya diukur dari seberapa banyak warga yang dijangkau, melainkan seberapa sehat, aman, dan berdaya mereka setelah program dijalankan.
“Contohnya, MBG dapat diintegrasikan dengan program edukasi gizi seimbang di sekolah dan posyandu, sehingga sasaran dapat memahami pentingnya pola makan sehat dan komposisi menu yang sehat. Dengan demikian, sasaran tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi berdaya secara aktif untuk menjalankan pola hidup sehat”, pungkas Natasya.
Natasya juga menyoroti perlunya integrasi antara program pencegahan kesehatan dengan teknologi digital, seperti optimalisasi SATUSEHAT Mobile dalam memvisualisasikan hasil pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi tiap masyarakat.
“Hasil pemeriksaan harus dapat diakses masyarakat melalui aplikasi, termasuk untuk penyandang disabilitas, dan cara membaca data ini perlu dijelaskan kepada masyarakat. Dengan demikian, mereka paham tindak lanjut medis apa yang perlu dilakukan jika memiliki risiko penyakit dan pola hidup sehat yang perlu dipertahankan untuk menjaga kondisi tubuhnya. Dengan kata lain, CKG tidak hanya berhenti di meja pemeriksaan, tetapi memberdayakan masyarakat untuk menjaga kesehatan dalam jangka panjang”, jelas Natasya.
“Data CKG pun harus dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Contohnya, data dapat dimanfaatkan untuk menganalisis tren dan faktor risiko penyakit untuk pemetaan program pencegahan dan layanan yang perlu diprioritaskan hingga acuan alokasi anggaran BPJS Kesehatan berdasarkan beban penyakit tertinggi. Perluasan pencatatan jenis penyakit pun wajib dilakukan karena tantangan kesehatan yang semakin beragam, seperti adanya peningkatan risiko penyakit kesehatan mental dan penyakit tidak menular lainnya, seperti kanker akibat ancaman polusi bahkan kontaminasi mikroplastik di udara dan makanan”, tambah Natasya.
Natasya menilai refleksi satu tahun pemerintahan dalam sektor kesehatan ini harus dijadikan momen untuk menegakkan prinsip pembangunan kesehatan yang adil, setara, aman, partisipatif, transparan, memberdayakan, dan berbasis bukti.
“Kebijakan afirmatif berbasis data dan tepat sasaran harus menjadi arah ke depan. Kritik dan saran membangun harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk memperbaiki kebijakan agar kontekstual, relevan, dan responsif. Kualitas program pun harus tumbuh beriringan dengan kuantitas penerima manfaat. Masyarakat bukan hanya sekadar objek, melainkan mitra pemerintah yang berhak mendapatkan akses informasi dan edukasi menyeluruh,” tutup Natasya.
Editor: Alfi Fadhila
