Oleh: Jafar Umar Thalib*
Oerban.com – Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pendidikan masih menjadi cerita luka yang belum terselesaikan. Meski sekolah berdiri hampir di setiap kecamatan, kualitasnya jauh dari kata merata. Banyak ruang kelas bocor, kursi rapuh, dan papan tulis usang yang terus dipakai bertahun-tahun. Belum lagi guru yang tidak seimbang penyebarannya: ada sekolah dengan jumlah guru menumpuk, ada pula yang hanya bertahan dengan dua sampai tiga tenaga pengajar untuk ratusan murid.
Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 31 persen penduduk Tanjabtim hanya tamat SD, sementara hampir 11 persen tidak tamat SD sama sekali. Yang lebih menyedihkan, 27 persen anak bahkan tidak pernah mencicipi bangku sekolah. Sementara mereka yang berhasil menembus perguruan tinggi hanya segelintir, tak sampai 3 persen. Angka-angka ini bicara jujur: sebagian besar anak-anak di kabupaten ini berhenti bermimpi terlalu cepat.
Di tingkat partisipasi, kondisi makin mengkhawatirkan. Hampir 9 dari 10 anak usia SMP masih bisa sekolah, tetapi ketika menginjak usia SMA hanya 5 dari 10 yang bertahan. Artinya, separuh generasi usia remaja di Tanjabtim tidak sedang sekolah. Mereka tersisih oleh jarak, biaya, atau kualitas sekolah yang tidak meyakinkan.
Belum lagi bencana yang kerap datang. Awal tahun ini saja, puluhan sekolah terpaksa berhenti belajar tatap muka karena terendam banjir. Anak-anak kembali menjadi korban: bukan hanya kehilangan hari belajar, tetapi juga kehilangan motivasi karena sekolah mereka tak pernah benar-benar aman.
Maka, tidak heran banyak orang tua memilih langkah pahit: mengirim anaknya ke kota untuk menempuh pendidikan. Ada yang rela menanggung biaya kos, ada yang menitipkan anak pada kerabat. Bagi keluarga sederhana, ini jelas beban berat. Namun bagi mereka, lebih baik berkorban daripada melihat anaknya terjebak dalam keterbatasan sekolah desa yang tak kunjung berbenah.
Semua ini menunjukkan bahwa janji pemerataan pendidikan masih berhenti di kertas laporan. Kenyataannya, anak-anak Tanjabtim masih harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan hak dasar yang seharusnya mereka terima tanpa kompromi.
Pertanyaannya sederhana: sampai kapan kita membiarkan anak-anak pergi meninggalkan desa hanya untuk bersekolah layak? Pendidikan bukan soal bangunan berdiri di pinggir jalan, melainkan kualitas yang menyelamatkan generasi. Jika angka-angka ini terus diabaikan, maka Tanjabtim hanya akan menjadi kabupaten pengirim murid ke kota, bukan pencetak generasi yang bangga pada tanah kelahirannya.
