Jambi, Oerban.com – Ratusan massa dari aliansi supir batu bara menggelar aksi pada Senin (13/12/2021) siang, aksi dilakukan guna menuntut pemerintah agar segera merevisi Surat Edaran Gubernur Nomor 1448/SE/DISHUB-3.1/XII-2021 yang dinilai memberatkan para supir dan pelaku tambang batu bara.
Hendra Ambarita selaku pendamping aksi mengatakan, pihaknya menuntut agar diberi ruang oleh pemerintah untuk bisa mengangkut dengan tonase 12 ton.
“Kemudian selanjutnya, kita meminta kepada pemerintah provinsi Jambi yang sudah mendapatkan kompensasi dari tambang batu bara ini, supaya juga memperhatikan infrastruktur bagi kita,” jelas Hendra kepada wartawan.
Mengenai banyaknya jatuh korban akibat kecelakaan lalu lintas, Hendra menyebutkan jika hal itu salah satunya juga berkaitan dengan infrastruktur yang belum terpenuhi.
“Banyak jalan berlobang di provinsi Jambi, kita minta pemerintah menyiapkan infrastruktur, jangan menerbitkan izin dan menerima investasi tapi tidak menyiapkan infrastruktur, ini yang bikin jadi repot,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menafikan jika hasil dari investasi batu bara untuk APBD Jambi berjumlah lumayan besar, sehingga dengan wajar jika pihaknya meminta perbaikan infrastruktur.
Mengenai Surat Edaran yang telah dikeluarkan, Hendra mengakui jika secara teknis ada mekanisme yang harus dijalankan oleh eksekutif maupun legislatif. Tetapi yang pasti, pihaknya ingin mendorong terbitnya aturan yang bersifat pro terhadap teman-teman supir batu bara.
“Itu mau dicabut atau dirubah, kita kembalikan kepada pak Gubernur mengenai mekanisme dan teknis dari aturan itu sendiri,” tegas Hendra.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
