email : oerban.com@gmail.com

27.3 C
Jambi City
Jumat, Desember 2, 2022
- Advertisement -

Turun Bersama ke Jalan, Gestur Jambi Minta Kriminalisasi Terhadap Petani Dihentikan

Populer

renilda pratiwi yolandinihttps://www.oerban.com
Renilda Pratiwi Yolandini merupakan FinMartEd (Finansial, Marketing, dan Editor) di Oerbanesia. Telah lulus Uji Kompetensi Wartawan di tahun 2022. Merupakan alumni FKIP UNJA (S1) dan mulai tergabung di Oerbanesia sejak tahun 2018.

Kota Jambi, Oerban.com – Aliansi Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (Gestur), menggelar aksi bersama para petani untuk menuntut terlaksananya Reforma Agraria sejati, yang bertempat di Simpang BI dan Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Selasa (27/9/2022).

Gestur juga meminta agar kriminalisasi terhadap para petani dihentikan. Salah satu contoh kriminalisasi yang terjadi dialami oleh Bahusni, petani asal Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, yang dikriminalisasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL), saat memperjuangkan hak atas lahan garapan masyarakat Desa Sumber Jaya sebagai sumber ekonomi.

Selain Bahusni, Seorang petani perempuan, Jusma, di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo juga mengalami kriminalisasi oleh perusahaan HTI PT. Wira Karya Sakti (Sinar Mas Grup) saat memperjuangkan haknya atas lahan garapan.

Bahkan, seorang perempuan bernama Elida Caniago pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 418 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi pada tahun 1983, juga menjadi tersangka dan dipenjara karena mempertahankan haknya, ia dilaporkan oleh Robin Lie telah menyerobot tanah dengan dasar Sertifikat Hak milik nomor 2375 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi tahun 2003.

Baca juga  Jokowi Sebut Dunia Perlu Menata Ulang Arsitektur Sistem Kesehatan Global

Gestur menilai, proses perizinan yang dikeluarkan pemerintah telah menyebabkan tindak pidana korupsi di sektor agraria, baik di perkebunan maupun Hutan Tanaman Industri di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia.

“Hari ini petani hilang tanahnya, terusir dari kampungnya,” teriak ketua KPA Jambi, Frandody dalam orasinya di Simpang BI.

Dody mengatakan, tampak bahwa kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Parlemen saat ini seperti bertujuan untuk merampas tanah-tanah kaum petani.

Baca juga  Kapoksi NasDem Komisi X Minta Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Pengenaan Pajak Pendidikan

“Ini sistem pemerintahan yang tidak baik, yang membuktikan perampasan tanah,ekonomi yang terjadi di bangsa ini adalah ekonomi kapitalis,” tegas Dody.

Adapun Gestur sendiri merupakan gabungan dari berbagai organisasi maupun lembaga yang terdiri dari KPA Jambi, IHCS Jambi, LSMM Jambi, FMN Jambi, PPJ, STT, SPB, STK, Beranda Perempuan, GMNI, XR Jambi, Mapala Gitasada, dan Rambu hause.

- Advertisement -
- Advertisement -

Artikel Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Berita Terbaru