Muaro Jambi, Oerban.com – UPT Kementerian Pertanian, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Brigade Pangan dan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Muaro Jambi.
Rakor tersebut dihadiri oleh Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor, Kepala Dinas TPH Kabupaten Muaro Jambi, Balai Wilayah Sungai (BWS) Jambi, Kepala Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi, Kodim 0415 Jambi, Penyuluh Balai Penerapan Standar Instrument Pertanian (BPSIP) Jambi, Para Koordinator Penyuluh (Koorluh), Penyuluh, Babinsa, Pendamping Brigade Pangan serta Manajer Brigade Pangan Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas TPH Kabupaten Muaro Jambi memaparkan target OPLAH untuk tahun 2025. “Tahun 2024, kami telah mencakup 1.200 hektar dengan 6 Brigade Pangan. Tahun ini, target kami meningkat menjadi 1.400 hektar dengan 7 Brigade Pangan,” ungkapnya. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan dari seluruh pihak, termasuk dalam penetapan CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan), pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), sarana produksi pertanian (saprodi), serta perbaikan/renovasi jaringan irigasi yang memadai.
Sementara itu, Direktur Polbangtan Bogor yang bertindak sebagai narasumber menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sesuai kebutuhan Brigade Pangan. Bantuan tersebut meliputi alsintan, sarana produksi (saprodi) dan benih padi. “Namun, kami berharap Brigade Pangan dapat mandiri dan melanjutkan usaha tani tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah,” ujarnya. Pentingnya pengawalan SID OPLAH 2025 agar hasil akurasi data dan pihak petani akurat dan Polbangtan Bogor beserta tim siap mengawal sampai selesai, ungkap Direktur Polbangtan Bogor.
Kepala Bapeltan Jambi juga menyampaikan pentingnya kita bergerak bersama saling mendorong dan memotivasi Brigade Pangan untuk mengoptimalkan program swasembada ini agar menambah peningkatan IP di lahan rawa, harusnya IP I menjadi IP II atau IP III.
Dalam sesi diskusi, peran offtaker atau pihak pembeli hasil panen menjadi salah satu poin penting yang dibahas. Diharapkan offtaker dapat membeli gabah hasil panen Brigade Pangan dengan harga yang layak, sehingga para petani tidak mengalami kerugian.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pihak terkait demi mencapai target pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Muaro Jambi.
Editor: Julisa