Jakarta, Oerban.com – Kalyanamitra memberikan respon terhadap pro kontra pernyataan anggota DPR RI dari Komisi X (Partai Gerindra) untuk menjodohkan pemain sepak bola naturalisasi dengan perempuan dengan tujuan menghasilkan bibit-bibit pesepak bola yang bagus dengan anggaran negara.
Kalyanamitra menilai terdapat beberapa alur pikir yang tidak logis, keliru yang bahkan merendahkan martabat perempuan bangsa Indonesia. Poin-poin tersebut antara lain:
- Mencerminkan pemikiran seksis yang menempatkan rahim perempuan sebagai inkubator pencetak pemain sepak bola. Padahal, untuk mencetak generasi sepak bola yang tangguh dibutuhkan banyak aspek yang mendukung dan tidak selamanya hal tersebut berasal dari proses hubungan perkawinan laki-laki dan perempuan. Selain itu, hal ini juga mereduksi hubungan perkawinan laki-laki dan perempuan melulu sebagai sarana perkembangbiakan.
- Merendahkan suku/ras/bangsa Indonesia sendiri sebagai yang perlu ditingkatkan dengan cara mengawinkan dengan suku/ras/bangsa lain yang dianggap lebih berkualitas tinggi. Hal ini tentunya mencerminkan inferioritas sebagai bangsa.
- Melanggengkan praktik budaya patriarki yang bersifat misoginis dari pejabat dan/atau wakil rakyat yang hampir 50% warganya adalah pemilik rahim. Alih-alih menghormati peran perempuan sebagai ibu, akan tetapi ini justru merendahkan martabatnya.
Kalyanamitra menilai tiga hal tersebut menjadi hambatan besar bagi upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Alur pikir demikian tidak mengatasi persoalan sesungguhnya dan justru mengaburkan tanggung jawab negara untuk melakukan pengorganisasian dan mengurus sepak bola secara lebih sistematik. Selain itu, pernyataan tersebut menunjukkan kualitas legislator yang buruk atau patut dipertanyakan kapasitas dan sumbangan pemikirannya untuk kemajuan bangsa yang berdaulat.
Kalyanamitra, sebagai organisasi perempuan yang telah berdiri sejak tahun 1985 dan telah memperjuangkan pemenuhan hak perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia mengecam keras pernyataan pejabat yang terkesan tidak bertanggung jawab tanpa mempertimbangkan berbagai aspek penting secara struktural dan kultural.
Oleh sebab itu, Kalyanamitra menuntut:
- Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk menindaktegas, meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas pernyataan seksis dan rasis anggota dewannya;
- Mendorong institusi DPR RI sebagai badan legislatif untuk menyegerakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas penalaran dan kepekaan dalam pembuatan kebijakan;
- Berhati-hati dalam menerapkan fungsi edukatif sebagai badan legislative dengan mempertimbangkan efek atau dampaknya kepada seluruh rakyat yang diwakilinya.(*)
Editor: Ainun Afifah
