email : [email protected]

26.7 C
Jambi City
Friday, November 22, 2024
- Advertisement -

Anggota DPR Minta PLN Tegakkan Aturan Tentang KJA di Waduk PLTA

Populer

Jakarta, Oerban.com – Menyusul kabar matinya ribuan ikan keramba jaring apung (KJA) di Waduk Cirata dan Saguling, Jawa Barat, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta PLN segera ambil tindakan.

Menurutnya, peristiwa kematian ribuan ikan ini jangan sampai mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Sebab bila operasional PLTA terganggu, akan berdampak pada kelancaran produksi dan distribusi listrik untuk wilayah tertentu. Bila hal tersebut terjadi maka akan merugikan masyarakat luas.

“Dengan kejadian ini PLN harus mengevaluasi kapasitas dan kelayakan KJA milik masyarakat. Bila tidak, maka bukan hanya operai PLTA dapat terganggu, namun yang utama adalah terkait perekonomian dan lingkungan masyarkat setempat,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (25/10/2021).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini mengatakan, PLN melibatkan masyarakat bekerja sama dalam menjaga lingkungan dan kualitas air PLTA.

Maka dari itu menurutnya, PLN dan masyarakat harus memikirkan cara menetralisasi limbah dan endapan pakan KJA agar tidak merusak mesin-mesin pembangkit listrik.

“Secara berkala PLN bersama badan pengelola waduk harus memeriksa kualitas air. Air yang kurang baik akan membuat mesin cepat berkarat dan berkurang kemampuan kerjanya. Sebelum hal itu terjadi harus aktif melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan waduk oleh masyarakat,” ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, PLN dan badan pengelola waduk harus tegas menegakan aturan jumlah KJA yang dibolehkan. Aturan ini perlu ditegakkan agar kualitas air waduk bisa terjaga.

Meski begitu, anggota komisi VII ini meminta PLN mengedepankan pendekatan edukasi untuk membangun partisipasi masyarakat. Sebab di tengah pandemi yang belum usai ini, PLN tetap harus memikirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan bila ingin melakukan penertiban KJA di waduk.

Baca juga  Anggota DPR Sebut Jokowi Langgar Konstitusi Soal Harga Pangan, Berikut Penjelasannya

“PLN tetap harus memikirkan solusi yang baik bagi masyarakat sekitar waduk. Jangan sampai pencaharian masyarakat lokal berbasis sungai ini semakin sulit. Bila perlu Pemerintah harus turun tangan untuk segera menyelesaikan masalah ini,” tandasnya.

Editor: Renilda Pratiwi Yolandini

- Advertisement -

Artikel Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru