Jakarta, Oerban.com – Film dokumenter terbaru berjudul Dirty Vote II o3 resmi dirilis di kanal YouTube Dirty Vote pada 20 Oktober 2025. Karya jurnalis Dandhy Dwi Laksono ini hadir sebagai sekuel dari Dirty Vote (2024) yang sebelumnya mengguncang ruang publik menjelang Pemilu Presiden 2024.
Dalam durasi hampir empat jam, film ini mengungkap strategi sistematis pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mengonsolidasikan kekuasaan melalui tiga pilar utama: otot (kekuatan koersif), otak (rekayasa hukum dan politik), serta ongkos (modal ekonomi).
Empat narasumber utama tampil dalam dokumenter ini, yakni pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, bersama ekonom Bhima Yudhistira. Mereka mengurai keterhubungan antara kekuasaan politik, hukum, dan ekonomi yang membentuk pola pemerintahan baru yang cenderung terpusat.
Di pilar otot, film ini menyoroti dominasi sektor keamanan. Kapolri Listyo Sigit Prabowo disebut menjabat hampir lima tahun, sementara 52 perwira aktif dilaporkan merangkap jabatan sipil. RUU Kepolisian dan KUHAP juga dikritik karena memperluas kewenangan penyadapan dan penahanan tanpa pengawasan ketat.
Pilar otak menggambarkan politik tanpa oposisi. Pemerintah disebut membentuk kabinet gemuk dengan 49 menteri dan 57 wakil menteri terbanyak sejak reformasi. UU Kementerian Negara 2024 yang menghapus batasan jumlah menteri dianggap memperkuat kompromi politik.
Sementara di pilar ongkos, film ini menyoroti pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di lebih dari 81 ribu desa yang dinilai sarat kepentingan politik. Selain itu, penerbitan Patriot Bond senilai Rp51,7 triliun disebut sebagai bentuk “asuransi politik” bagi konglomerat besar agar bisnis mereka tetap aman.
Bhima Yudhistira menutup film dengan pesan bahwa oligarki bukan hanya soal uang dan jabatan, tapi juga soal hilangnya etika dalam politik.
“Tak ada juru selamat. Juru selamat adalah diri kita sendiri dan harus dilakukan bersama-sama,” demikian pesan akhir film ini.
Dirty Vote II o3 menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tetapi menuntut kesadaran rakyat untuk terus mengawasi jalannya kekuasaan.
Editor: Alfi Fadhila
