Oleh: Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP.*
Oerban.com — Dalam sebuah kajian kritis, Akademisi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi, Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP., mengajak publik dan pembuat kebijakan untuk meninjau ulang indikator-indikator yang selama ini digunakan dalam mengukur kemiskinan.
Menurutnya, pendekatan yang terlalu bertumpu pada ukuran fisik dan statistik seperti kepemilikan rumah, konsumsi harian, serta keberadaan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) telah mengabaikan realitas sosial, budaya, serta geografis masyarakat Indonesia yang sangat beragam.
Dalam tulisannya berjudul “Ketika Ukuran Tak Lagi Relevan: Meninjau Kembali Indikator Kemiskinan,” Yulfi menyoroti bagaimana indikator konvensional sering kali gagal menangkap substansi dari kemiskinan itu sendiri.
“Penduduk pesisir dan wilayah rawa gambut misalnya, kerap dinilai miskin hanya karena tidak memiliki MCK permanen, padahal mereka telah beradaptasi dengan sistem sanitasi berbasis kearifan lokal,” tegasnya.
Yulfi juga menyinggung adanya bias kebijakan akibat keterbatasan indikator. Ketika kemiskinan hanya dipandang dari sisi visual dan material, maka dimensi kemiskinan struktural seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, kesehatan layak, hingga partisipasi sosial-politik menjadi terabaikan.
Situasi ini, menurutnya, menjadi semakin ironis di tengah kemajuan teknologi dan pergeseran ekonomi digital.
“Hari ini, seseorang bisa saja hidup sederhana namun memiliki kekayaan dalam bentuk aset digital seperti saham, reksa dana, atau mata uang kripto. Jika indikator kita tidak diperbarui, maka data kemiskinan akan semakin bias dan distribusi bantuan sosial rentan disalahgunakan,” jelasnya.
Sebagai contoh nyata, ia mengutip temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut lebih dari 570 ribu penerima bantuan sosial tahun 2024 terlibat dalam aktivitas judi online.
Temuan ini mengindikasikan lemahnya validitas data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah dalam menetapkan sasaran program.
Lebih lanjut, Yulfi mengangkat pandangan ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, yang menilai kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang menjalani kehidupan yang bernilai.
Ia menekankan pentingnya pendekatan multidimensi seperti Human Development Index (HDI) dan Multidimensional Poverty Index (MPI) sebagai alat ukur yang lebih komprehensif dalam memahami dan menangani kemiskinan.
“Indeks-indeks multidimensi memungkinkan kita melihat bukan hanya soal pendapatan, tapi juga kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, serta partisipasi sosial. Inilah arah kebijakan yang seharusnya kita tempuh jika ingin mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan dan manusiawi,” ujarnya.
Yulfi menutup analisisnya dengan seruan reflektif: bahwa pengentasan kemiskinan harus dimulai dari perubahan cara pandang.
“Kita harus berhenti sekadar bertanya: apakah seseorang punya rumah dan MCK? Tapi mulai bertanya: apakah mereka punya mimpi, punya kesempatan, dan bisa mewujudkan kehidupan yang bermakna?”
Kajian ini diharapkan dapat menggugah pemangku kepentingan untuk memperbarui metodologi pendataan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan agar lebih inklusif, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan zaman. (*)
*Penulis merupakan Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
