email : [email protected]

30 C
Jambi City
Rabu, Mei 15, 2024
- Advertisement -

MEMAKLUMI AROGANSI PEJABAT PUBLIK?

Populer

Pada defenisi diatas dapat kita simpulkan bahwa etika seseorang tidak cukup dengan sekedar lisan namun juga harus diikuti dengan tindakan. Karena sejatinya kebaikan hanya akan menampakkan kebaikan, begitupun sebaliknya.

Cermat, tidak gegabah, sabar dan mampu mengendalikan diri adalah 4 kebaikan (virtues) yang disebut oleh seorang filsuf yunani (plato) mutlak dimiliki oleh seseorang untuk menjadi pribadi yang etis dan tidak sewenang-wenang, apalagi bagi individu yang ditangannya berada kekuasaan. Karena martabat dan moralitas pejabat publik ditakar dari sejauh mana ia mampu menjaga perilaku (etika).

Saat masyarakat melabelkan seorang pejabat dengan penilaian yang tidak baik secara langsung maka saat itulah martabat pejabat tersebut jatuh berkali-kali lebih rendah dari orang-orang yang melabelkannya. Itulah keadaan terpuruk dan terburuk bagi seorang pemimpin yang risiko mestinya harus sudah tergambar dari awal saat ia memutuskan untuk maju sebagai seorang pemimpin yang terpilih secara demokratis. Konon katanya dalam demokrasi, suara rakyat adalah suara tuhan. Maka artinya pertanggung jawaban secara moral jauh lebih besar dan sejalan dengan pertanggung jawaban birokrasi dalam pemerintahan.

Lalu, sebagai masyarakat bagaimana kita menyikapinya? Pada kontestasi politik kontemporer, citra seorang tokoh menjadi amat penting untuk mempengaruhi elektabilitas dan menjaga mindset kebaikan agar tetap bertahan dalam penilaian masyarakat umum. Memang, seseorang tetaplah seseorang, ia tidak akan pernah menjadi dewa seperti yang digambarkan dalam mitologi apotheosis yunani kuno. Begitu pula dengan pemimpin, ia tetaplah manusia biasa yang terkadang kerap salah dan khilaf.

Memaklumi perilaku seorang pemimpin menjadi penting bagi kita, apalagi seorang pemimpin yang dibebani oleh pelbagai aktivitas yang rumit dan komplet. Menjadi biasa, seseorang terkadang akan keluar dari kendali mental ditengah tekanan pekerjaan yang berat. Namun sungguhpun demikian, komitmen moral politik harus segera dibangun, etika pejabat publik harus berkembang tanpa kompromi. Baik dilingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dilingkungan masyarakat umum.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

Artikel Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru