email : oerban.com@gmail.com

28.4 C
Jambi City
Jumat, Agustus 6, 2021
- Advertisement -

Mempertanyakan Kebijakan Strategis Walikota Jambi Dalam Mengatasi Polemik Ekonomi Ditengah Pandemi

Populer

Oleh : Muhammad Aziim

Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Jambi

Kota Jambi, Oerban.com – Tidak sampai kurun waktu 10 hari, berbagai keresahan muncul di tengah masyarakat Jambi. Hal itu yang melatarbelakangi tulisan ini sampai di depan pembaca, bukan karena polemik skripsi yang menimpa mahasiswa akhir pada umumnya, melainkan kegundahan sebab terjadinya dua catatan peristiwa di lingkup Kota Jambi.

Pertama dibatalkannya penerimaan CPNS dan PPPK di Kota Jambi dengan dalih kekurangan anggaran, kedua, mantan kepala BPPRD Kota Jambi, Subhi tersangka kasus dugaan korupsi dana insentif PNS resmi menjadi DPO (daftar pencarian orang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi terhitung Selasa 6 Juli 2021.

Dua peristiwa diatas cukup membuat terkejut masyarakat Kota Jambi ditambah kondisi Pandemi Covid-19 yang sudah memasuki zona merah. 

Dalam konteks ekonomi, pandemi mengakibatkan melejitnya angka PHK di Kota Jambi, tercatat sudah ada 23 kasus PHK dengan melibatkan 96 orang pekerja Kota Jambi. Sedangkan pada 2020 kemarin, tak kurang dari 76 kasus terjadi, yang  melibatkan 121 orang pekerja Kota Jambi. Jumlah ini belum lagi termasuk kasus yang tidak tercatat.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Jambi juga agaknya lalai dengan sektor usaha mikro yang mencakup pasar rakyat dan UMKM yang terdampak di Kota Jambi sebanyak 8.202 usaha. Ada yang mengalami penurunan sehingga harus mengurangi jumlah pegawai bahkan gulung tikar. Jika UMKM merosot dan tumbang, niscaya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi akan semakin masif.

Berdasarkan data BPS (2018), tingkat pengangguran di Kota Jambi adalah yang tertinggi di Provinsi Jambi.  Kemudian, data kemiskinan masyarakat di Kota Jambi pada 2019 sebesar 8,12 persen atau naik 0,15 menjadi 8,27 persen pada 2020. Berpegang pada realitas yang ada menunjukkan jumlah pengangguran dan kemiskinan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di Kota Jambi, tentu sejak pandemi angkanya jauh lebih melonjak.

Hal ini tampaknya adalah fakta yang diakibatkan tidak meratanya distribusi kebijakan Pemkot Jambi dalam upaya memulihkan perekonomian terkhusus kepada masyarakat kecil dan pegiat UMKM. Ini juga dapat diartikan sebagai alarm bahaya yang mesti segera diselesaikan, Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi yang dikenal sebagai kota perdagangan dan persinggahan. 

Dr. Jafar Ahmad, seorang akademisi ilmu politik mengungkapkan bahwa, tabiat seorang penguasa pastilah akan memaksimalkan kemampuan dengan segala wewenang yang dimiliki, untuk menguasai semua sumber daya. Perilaku itu memungkinkan kelompok penguasa menggunakan kekuasaan, dan menjadi instrumen bagi aktor penguasa, untuk mengumpulkan sumber daya sebanyak-banyaknya. Adapun dalam pembagiannya ada yang sentralistik, ada yang didistribusikan ke orang banyak. Ada yang dibagi ke sebagian kecil publik. 

Kemudian meminjam dari pendapat Ekonom Amerika Serikat Daron Acemoglu yang menyatakan, ”syarat-syarat kegagalan suatu pemerintahan adalah ketika anda menggabungkan antara rezim yang busuk, elit yang eksploitatif dan institusi yang memperkaya diri sendiri maka anda akan dekat dengan kemiskinan, konflik dan kegagalan total”.

Bapak Syarif Fasha sebagai aktor utama suluh cahaya Kota Jambi, seyogyanya membuat program-program kebijakan strategis yang pada muaranya memberikan solusi-solusi strategis terhadap akar permasalahan ekonomi yang membelit Kota Jambi saat ini. Tingginya intensitas polemik ekonomi yang terjadi, diakibatkan karena tidak relevannya obat penawar yang di berikan Pemkot Jambi dimana lebih mengutamakan kebijakan-kebijakan teknis yang terbukti gagal dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi Kota Jambi. Secara politik, memang solusi teknis yang diberikan seperti bagi-bagi sembako, memberikan bantuan kepada pelaku UMKM, mengadakan seminar-seminar ekonomi, adalah program yang nyata terlihat,  dan terbaca.

Akan tetapi jangan sampai sebatas ini saja. Akibatnya, gagasan-gagasan kebijakan strategis lainnya tereduksi sebatas solusi teknis semata. Kita tentu tetap mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan, namun dengan catatan itu hanyalah sebagian program kecil yang masih jauh dari esensi pertumbuhan ekonomi. Pemkot Jambi mesti menciptakan new engine of economic growth, mesin baru pertumbuhan ekonomi. Seperti pertumbuhan industri-industri baru, mengoptimalisasikan kekayaan kreativitas berdasarkan potensi lokal dan teknologi, serta dibutuhkan intervensi arah konstruksi perekonomian yang jelas dari Pemkot Jambi.

Patut dicontoh, daerah yang sukses dalam menangani persoalan pandemi terkhusus di bidang ekonomi adalah walikota Mojokerto Ika puspitasari yang mendapatkan penghargaan Merdeka Award yang bekerja sama dengan kementerian dan Lembaga Negara seperti Kantor Staf Presiden, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lantaran menjalankan program pemulihan ekonomi untuk masyarakat seperti program inkubasi wirausaha, yang anggarannya dianggarkan dari APBD Kota Mojokerto.

Tidak sebatas memberi modal dan pendampingan usaha, pemerintah Kota Mojokerto juga telah bekerjasama dengan salah satu marketplace untuk memasarkan produk-produk UMKM Kota Mojokerto melalui digital platform UMKM. Api pengharapan kita semua tentunya jangan sampai Kota Jambi menjadi daerah yang gagal baik dari strategi penanganan permasalahan bersama (pandemi) juga sisi ekonomi yang penting bagi kelangsungan hajat hidup masyarakat.

Dibutuhkan Narasi pikiran dan tindakan besar Pemkot Jambi dalam mengatasi pusaran ketidakteraturan krisis yang diakibatkan pandemi ini. Tidak ada faktor signifikan yang 

membedakan daerah kita dengan daerah lain, ini murni semata perkara leadership kemampuan kepemimpinan para pemimpin daerah kita dalam mengkonsolidasikan ini semua. 

Nun diseberang sana, bukan penguasa melainkan bagian dari civil society organization, kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Jambi akan mengawasi dan mengadvokasi kebijakan publik Pemkot Jambi sebagai gerakan ekstra parlementer yang tidak terikat parlemen maupun pembentuk parlemen (partai politik) manapun.

Editor : Renilda Pratiwi

Baca juga  BALIMAU DAN MAKAN BASAMO, TRADISI MASYARAKAT MINANG MENYAMBUT RAMADHAN
Baca juga  KEPADAMU, WAHAI AKTIVIS DAKWAH KAMPUS

 

 

 

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Artikel Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Berita Terbaru