Penulis : Siti Khadijah
(pengamat gerakan mahasiswa)
Kota Jambi, Oerban.com – Sebagai sarana pertemuan secara nasional, pergantian tampuk kepemimpinan, serta ajang bertukar pikiran, sudah selayaknya sebuah kongres menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu, namun, hal tersebut agaknya kurang terlihat dari kongres dua organisasi besar mahasiswa Indonesia, yang alumninya telah bercokol di berbagai posisi dalam pemerintahan, apalagi kalau bukan HMI dan PMII.
Sejak diberitakan rusuh, pada (23/3) lalu, kongres HMI yang di gelar di Gedung Islamic Center, Surabaya mengalami kemunduran waktu. Kerusuhan yang diduga akibat kedatangan seribuan kader HMI dari Makassar yang memaksa masuk namun, tidak diberi izin tersebut membuat keributan dengan saling lempar kursi, saling kejar dalam gedung, hingga memecahkan kaca gedung.
Sedangkan di tempat lain, kongres PMII yang dilaksanakan secara virtual dengan pembagian 6 zonasi yakni, Balikpapan, Samarinda, Batam, Bekasi, Lombok, dan kendari juga mengalami kemunduran waktu. Sehari pasca dibuka secara virtual oleh presiden Jokowi, tidak ada agenda yang dilakukan.
Melansir beberapa pernyataan caketum PB PMII, ada kepentingan senior dan para elite yang tarik-menarik hingga konsolidasi berjalan alot dan mengorbankan agenda. Ada pula sebagian panitia yang mengundurkan diri dari kongres tersebut secara terbuka.
Melihat kedua fenomena tersebut, kita seperti dibawa pada pemandangan partai politik praktis di Indonesia, atau barangkali mereka memang menjadikan hal tersebut sebagai role model. Kongres ke-V Partai Amanat Nasional yang berubah menjadi ricuh dan saling lempar kursi, atau kongres luar biasa partai Demokrat yang diwarnai oleh bentrok antar pendukung Moeldoko dan AHY.
Sebagaimana yang dituliskan oleh Agus Mulyadi dalam artikel Mojok yang berjudul Mengapresiasi Kericuhan yang Terjadi pada Kongres HMI, kekisruhan dan aksi brutal para kader organisasi dalam kongres tersebut bisa jadi agar mahasiswa bisa lebih siapn dan tidak kaget seandainya mereka masuk ke dalam partai politik dan merasakan sensasi tawur yang sesungguhnya. Ada nada sinis sekaligus sarkastis dalam tulisannya, sehingga membuat kita berpikir, apakah memang harus demikian? Untuk mereka yang bergelar agent of change? Hah, entahlah.
Atau mari kita kembali ke masa 98 dimana mahasiswa begitu heroik secara bersama-sama menggulingkan rezim otoriter dan dengan gagah berani mempersembahkan reformasi di hadapan kita. Masa itu barangkali semua mahasiswa memiliki satu musu, satu tujuan dan satu keresahan.
Sedang saat ini, ditengah kondisi perekonomian yang buruk, pandemi yang membuat jutaan orang berada dalam kondisi yang memprihatinkan, angka pengangguran, dan kebodohan yang masih menghantui sebagian besar masyarakat, para mahasiswa yang berada dalam lingkaran privilege tersebut bersikap seolah kedamaian jauh dari kepentingan politis mereka.
Dengan kekisruhan yang mereka pertontonkan dihadapan khalayak umum, Indonesia seperti akan menghadapi masa depan yang tak jauh naïfnya dari kondisi saat ini. Faktor kepentingan golongan, nepotisme, serta angka korupsi yang tinggi akan terus menjadi pekerjaan rumah yang tak terselesaikan, bagaimana mungkin, organisasi yang membentuk karakater anggotanya melahirkan kondisi yang tak kalah memprihatinkan dengan kondisi Indonesia yang belum merdeka secara nurani dan pemikiran.
Dengan begini, benar saja, satu-satunya ibrah (pelajaran) yang bisa diambil adalah kita harus terus belajar, agar pendidikan yang kita terima dan ajarkan adalah pendidikan kemanusiaan yang membuat martabat kita sebagai manusia tetap dipandang sebagaimana manusia. Sehingga proses kaderisasi yang telah disusun sedemikian rupa dengan visi dan misi organisasinya, tidak terkesan sia-sia dan percuma.
