Jakarta, Oerban.com – Kasus pagar laut di Banten telah menjadi sorotan tajam publik setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkap daftar pemilik Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Manfaat (SM) di kawasan tersebut.
Publik mempertanyakan bagaimana laut, sebagai ruang publik dan sumber daya alam, bisa mendapatkan status HGB, yang biasanya hanya berlaku untuk lahan daratan.
Rocky Gerung, seorang pengamat politik, menyebut bahwa pemberian HGB pada laut merupakan bentuk manipulasi kekuasaan yang sulit diterima akal sehat.
Ia menilai bahwa pagar laut tersebut hanyalah bagian awal dari proyek reklamasi atau penimbunan laut untuk memperluas daratan. Namun, proses penerbitan HGB yang melibatkan sejumlah instansi, seperti ATR/BPN dan kemungkinan pemerintah daerah, kini menjadi sorotan utama.
Publik mulai mencurigai adanya kongkalikong antara pejabat negara dan pemilik modal dalam memperoleh sertifikat tersebut.
“Jika benar proses ini diwarnai gratifikasi, maka negara telah gagal melindungi hak rakyat dan malah memfasilitasi korporasi untuk menguasai laut,” ungkap Rocky dalam tayangan YouTube pribadinya yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, pada Selasa (21/1/2025).
Hersubeno Arief, jurnalis senior, mempertanyakan dampak kasus ini terhadap pemerintahan 100 hari Presiden Prabowo. Ia menganggap bahwa kasus pagar laut ini seharusnya tidak terjadi jika regulasi pemerintah sebelumnya dijalankan dengan baik.
Sementara itu, Rocky menilai bahwa Presiden Prabowo harus mengambil sikap tegas dan menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi besar.
“Negara harus menjelaskan prosedur hukum yang memungkinkan HGB diberikan pada objek yang seharusnya tidak bisa disertifikasi,” ujar Rocky.
Selain aspek legal, kasus ini juga menyentuh dimensi lingkungan dan filosofi pengelolaan laut. Laut, yang semestinya menjadi milik publik, kini dibatasi aksesnya oleh pihak swasta.
“Ini adalah bentuk eksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan segelintir orang, sementara masyarakat, khususnya nelayan, kehilangan akses ke laut,” tambah Rocky.
Menurut Hersubeno, kasus pagar laut di Banten hanyalah puncak dari gunung es. Praktik serupa diduga juga terjadi di daerah lain seperti Jawa Timur, Bali, dan Lombok, di mana pantai-pantai potensial diubah menjadi kawasan eksklusif. Hal ini, katanya, merupakan dampak dari birokrasi yang tidak transparan dan kerap tunduk pada kepentingan elit.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan komitmennya terhadap keadilan dan pemberantasan korupsi. Publik menunggu langkah konkret pemerintah, baik melalui sidang kabinet khusus atau pembahasan di DPR, untuk mengurai skandal ini.
“Rakyat ingin tahu mengapa negara membiarkan pelanggaran ini terjadi dan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab,” tegas Rocky.
Kini, kasus pagar laut Banten telah menjadi perhatian publik dan netizen yang terus memviralkan isu ini. Akankah Presiden Prabowo mampu menuntaskan persoalan ini dan membuktikan bahwa pemerintahannya berpihak pada rakyat ? Waktu yang akan menjawab.
Editor: Julisa
