P4S Binaan UPT Kementan Asal Payakumbuh Ini Sukses Budidaya Maggot . (Foto: ist)
Payakumbuh, Oerban.com – Kecil, mungil, bergerak melata, memiliki kulit berwarna putih dan hitam, jika dipegang oleh pemula akan terasa geli di tangan, inilah yang disebut sebagai maggot.
Maggot ini digunakan para peternak untuk pengganti asupan makan ternak, adanya di bumi karena diolah dari sampah organik yang didapatkan dari pasar.
Di dunia pakan ternak, maggot menjadi salah satu alternatif pengganti makanan yang sedang gencar dicari oleh para peternak untuk memenuhi kebutuhan hewan ternaknya.
Seperti yang dikembangkan oleh Illa Susanti, peternak dan juga sebagai Ketua P4S Mandiri Kota Payakumbuh yang melakukan budidaya maggot dengan nama Maggotda Farm ini mulai beroperasi pada bulan Sepetember 2021 yang tertarik dengan hewan ini.
Menurut Illa, modal budidya maggot ini hanya sampah, selain bermodalkan sampah nanti akan mengolah sampah jadi secara finansial dapat keuntungan dengan gratis karena sampah.
Illa menyebutkan bahwa dewasa ini permintaan Masyarakat terhadap maggot cukup besar dan peminatnya sudah banyak, terutama dibidang perikanan khususnya bagi peternak lele, tambahnya. Selain itu maggot adalah pakan alternatif bagi peternak, jadi secara tidak langsung nantinya membantu peternak untuk menyediakan pakan alternatif sebagai pengganti konsentrat, ungkapnya.
Dalam usahanya ini tentu Illa menemui kendala yakni kesulitan mendapat sampah organik yang sudah dipilah. Sebab kebutuhan sampah organik untuk pakan maggot bisa mencapai 400 kg hingga 500 kg.
“Sebenarnya sampah organik banyak di kota Payakumbuh, namun sulit untuk didapatkan adalah sampah organik yang sudah dipilah. Kalau Masyarakat mau memilih sampah mereka, kita siap menjemput sampah organik yang telah dipilah tersebut, “ katanya.
Penggunaan maggot untuk pertanian juga dapat menekan penggunaan pupuk berbahan kimia. Sementara itu, dalam bidang peternakan maggot dapat dijadikan pakan unggas dan ikan karena memiliki nilai protein yang tinggi yaitu mencapai 51%.
Manggot dapat menjadi salah satu usaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan dari sampah hasil pengolahan manggot digunakan sebagai pupuk organik. Selain itu pengolahan sampah melalui manggot tidak akan menimbulkan bau. (Puji Lestari)
Sebuah keyboard ditempatkan di depan logo Telegram yang ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil pada 21 Februari 2023 ini. (Foto Reuters;)
Madrid, Oerban.com – Seorang hakim Spanyol telah memerintahkan layanan pesan online Telegram ditangguhkan karena kasus yang diajukan oleh lembaga penyiaran dengan tuduhan pelanggaran kekayaan intelektual. Salah satu kelompok konsumen mengkritik keputusan tersebut.
Hakim Santiago Pedraz dari Audencia Nacional, pengadilan senior yang menangani kasus-kasus sensitif, memerintahkan “penangguhan sementara” terhadap sumber daya Telegram.
Perintah tersebut dikeluarkan pada hari Jumat, tetapi pada hari Sabtu tengah hari, platform tersebut masih aktif dan berjalan di Spanyol.
Kelompok hak konsumen Facua mengkritik keputusan tersebut karena tidak proporsional dan memperingatkan bahwa hal itu akan menyebabkan “kerusakan besar” pada jutaan pengguna platform tersebut.
“Seolah-olah mereka menutup internet karena ada situs web yang secara ilegal menampung konten yang dilindungi hak cipta,” kata Sekretaris Jenderal Facua, Ruben Sanchez, dalam sebuah pernyataan.
Facua menyebut kelompok media yang terlibat kasus tersebut adalah Mediaset, Atresmedia, Movistar dan Egeda.
Telegram adalah platform perpesanan terenkripsi yang memungkinkan pengguna mengatur saluran mereka sendiri untuk menyiarkan konten.
Hakim Spanyol mengeluarkan perintah pemblokiran Telegram setelah pejabat di Kepulauan Virgin, tempat Telegram terdaftar sebagai bisnis, gagal menanggapi permintaan informasi dari pengadilan pada Juli 2023.
Perusahaan media mengeluh bahwa materi mereka digunakan di Telegram tanpa persetujuan mereka.
Pengadilan menginginkan informasi yang memungkinkannya mengidentifikasi siapa dalang di balik akun tersebut.
Dalam perintah hari Jumat, hakim mengatakan kurangnya kerja sama dari Kepulauan Virgin menyebabkan dia mengambil “tindakan pencegahan” ini.
“Perintah tersebut memenuhi prinsip kebutuhan, kepantasan, dan proporsionalitas,” tambahnya.
“Tidak ada tindakan lain yang bisa menghentikan terulangnya tindakan yang dikecam,” bantahnya.
Telegram, yang mengklaim 700 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, menekankan kecepatan dan keamanan platformnya.
Kota Jambi, Oerban.com – Komisi IV DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memperoleh pandangan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh DPRD dalam merancang kebijakan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Jambi, Sabtu (23/3/2024).
Pertemuan yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 23 Maret tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, dengan Ketua Komisi IV Fadli Sudria dan Sekretaris Komisi IV, Eka Marlina, juga ikut serta.
Selain itu, anggota Komisi IV seperti Hakiman, Budi Yako, Ezzaty, Andarno, Asriadi, Hamdani, Rendra Ramadhan Usman, M. Amin, Ibnu Sina, H. Kamal HG, serta beberapa tenaga ahli dan pendamping juga turut hadir. Delegasi dari DPRD Provinsi Jambi diterima secara langsung oleh Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra.
Pinto Jayanegara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, menyebut bahwa salah satu topik yang dibahas dalam konsultasi tersebut adalah terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
“Kita ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Kemudian ingin mengetahui peran KPAI dalam hal pemulihan atau penanganan pasca terjadinya kekerasan. Serta apa saja langkah strategis yg bisa dilakukan oleh lembaga DPRD di dalam penyelenggaraan perlindungan anak,” ujar Pinto menjelaskan.
Dalam diskusi tersebut, KPAI mengusulkan agar DPRD Provinsi Jambi, yang memiliki fungsi anggaran, mengalokasikan dana yang memadai untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
KPAI juga berharap agar lembaga DPRD, terutama Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertanggung jawab atas perlindungan anak.(*)
Gubernur Jambi Salurkan Bantuan Sembako untuk Petugas Kebersihan Kota Jambi. (Foto: ist)
Kota Jambi, Oerban.com – Gubernur Jambi, Al Haris, memberikan bantuan sembako kepada petugas kebersihan di Kota Jambi. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan pada Jumat (22/3/2024) siang, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Varial Adhi Putra, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, turut hadir dalam acara tersebut. Hadir juga ratusan petugas kebersihan Kota Jambi, termasuk penyapu jalanan, petugas pengangkut sampah, dan petugas taman.
Al Haris menjelaskan bahwa acara ini adalah upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada para pekerja kebersihan yang berperan penting dalam meraih prestasi Kota Jambi sebagai penerima Piala Adipura.
“Kita butuh kota yang bersih, ketika di mana semua tamu negara fokus ke Kota Jambi pasti yang dilihat adalah kebersihannya, nah, kebersihan itu akan berpengaruh kepada pemerintahannya, kota yang bersih dan nyaman akan mempengaruhi investor untuk berinvestasi di Kota Jambi. Kalau tidak ada mereka, bayangkan berapa jumlah volume sampah ini setiap hari,” ungkap Gubernur Al Haris.
Menurut orang nomor satu di Provinsi Jambi, pemberian sembako kepada para pahlawan kebersihan merupakan ekspresi penghargaan dan terima kasih kepada petugas kebersihan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menjaga kebersihan.
”Saya hari ini menyalurkan entah zakat entah apa namanya, saya ingin mereka juga merasakan lebaran dan mereka juga merasakan pemerintah hadir untuk mereka,” pungkas Gubernur Al Haris.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengungkapkan bahwa peserta yang hadir hari ini adalah petugas kebersihan, termasuk penyapu jalanan dan petugas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang berjumlah sekitar 1338 orang secara keseluruhan. Saat ini, sekitar 800 orang telah hadir dalam acara tersebut.
“Para petugas penyapu jalan yang tugasnya melakukan penyapuan jalan protokol di Kota Jambi ini mulai bertugas habis subuh sudah mulai sampai selesainya sesuai dengan jalur masing-masing kemudian dilanjutkan sore. Kemudian dari petugas pengangkutan kalau mulai dari sopir sampai anggotanya, yang bertugasnya sampai malam tidak berhenti-berhenti mengangkut sampah karena ini banyak sekali sampah. Dan ada juga petugas taman,” ujar Ardi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga menekankan bahwa para petugas kebersihan memiliki kontribusi yang sangat berharga.
”Kami sangat berterima kasih kepada para pahlawan ini, kalau tidak ada para pahlawan Kota Jambi tidak akan seperti yang ada saat ini, cantik dan bersih,” tambahnya.(*)
Kota Jambi, Oerban.com – Edi Purwanto, Ketua DPRD Provinsi Jambi, menyampaikan rasa duka cita atas kepergian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Gatot Sumarto, Kamis (21/3/2024).
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi menyatakan bahwa Gatot Sumarto, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah meninggal dunia pada Rabu (20/3/2024) sekitar pukul 22.00 WIB saat sedang menjalani perawatan medis di Jawa.
Edi Purwanto mengundang semua kerabat untuk mendoakan almarhum agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Dia juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi kehilangan ini.
“Kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya saudara kita, abang kita, Gatot Sumarto. Semoga almarhum diampuni dosanya, diterima semua amal kebaikan almarhum dan mendapatkan tempat yang mulai di sisi Allah,” ujarnya.
“Kami berdoa semoga keluarga yang di tinggalkan diberikan keikhlasan, ketabahan serta kesabaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan bahwa Gatot Sumarto merupakan seorang senior dan tokoh utama dari partai di Provinsi Jambi. Almarhum juga terkenal sebagai individu yang baik, sehingga Edi Purwanto menyatakan bahwa keluarga besar PDI Perjuangan Provinsi Jambi merasakan kehilangan yang besar atas kepergian beliau.
“Almarhum adalah senior dan tokoh terbaik partai, untuk itu kami keluarga besar PDI Perjuangan Provinsi Jambi juga merasakan kehilangan sosok beliau. Semoga almarhum di tempatkan disisi terbaik-Nya,” pungkasnya.(*)
Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Lakukan Studi Banding ke Jawa Barat. (Foto: ist)
Oerban.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi melakukan studi banding (Stuba) ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta mengunjungi salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terkemuka di Kota Bandung, Kamis (21/3/2024).
Kunjungan belajar Komisi IV yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 20 Maret tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi IV, Hakiman, dan dihadiri oleh anggota komisi lainnya, tenaga ahli, dan pendamping.
Stuba Komisi IV itu diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepala Bidang SMK Provinsi Jawa Barat, dan Kepala SMK Negeri 3 Bandung.
Tujuan dari studi banding tersebut adalah untuk memahami program-program unggulan yang ada di Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar siap memasuki dunia industri dan usaha. Selain itu, juga bertujuan untuk mempelajari secara lebih mendalam tentang pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sekolah-sekolah SMK.
Setelah kunjungan ke Dinas Pendidikan Jawa Barat, Komisi IV segera melakukan peninjauan di SMK N 3 Bandung, salah satu SMK negeri terkemuka di kota tersebut.
SMK N 3 Bandung merupakan salah satu proyek percontohan dari Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dalam mengelola dana BLUD.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Hakiman, menyatakan bahwa dari hasil kunjungan tersebut, terdapat beberapa hal penting yang dapat diadopsi dan dijadikan contoh oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
“Pertama kita bisa mencontoh kiat-kiat Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam membuat aturan baik secara teknis maupun secara subtansi terkait pengelolaan dana BLUD. Kemudian bagaimana kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam memajukan dan menciptakan anak didik di sekolah SMK yang siap bekerja di dunia usaha dan industri,” ujar Hakiman.(*)
Siti Neno Muawiyah, mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. (Foto: ist)
Oleh: Siti Neno Muawiyah*
Oerban.com – Klaim bahwa lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia sering kali muncul dalam berbagai forum diskusi. Namun, seberapa benar klaim ini? Data statistik yang terpercaya menjadi kunci dalam menjawab pertanyaan tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK memang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi. Namun, perlu dipahami bahwa angka tersebut tidak serta merta menjadikan lulusan SMK sebagai penyumbang utama pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 5,83 persen. Di antara kelompok pendidikan, lulusan SMK memang memiliki TPT yang lebih tinggi dibandingkan SMA dan Diploma I/II.
Namun, penting untuk dicatat bahwa data ini tidak menunjukkan secara gamblang bahwa lulusan SMK adalah penyumbang pengangguran terbesar. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti:
•Jumlah lulusan SMK yang lebih besar dibandingkan SMA dan Diploma I/II. Hal ini dapat menyebabkan TPT di kalangan lulusan SMK terlihat lebih tinggi.
Perbedaan metodologi pendataan pengangguran. BPS menggunakan definisi pengangguran yang berbeda untuk setiap kelompok pendidikan.
Ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak selalu sesuai dengan keahlian lulusan SMK. Hal ini dapat menyebabkan lulusan SMK kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya.
Kurangnya dukungan dari pemerintah dan minimnya akses terhadap informasi tentang peluang kerja juga menjadi faktor yang turut berperan dalam meningkatkan tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK.
Dampak pada Ekonomi Makro
Tingginya TPT di kalangan lulusan SMK dapat berdampak negatif pada ekonomi makro Indonesia, antara lain:
Menurunnya tingkat produktivitas. Lulusan SMK yang tidak memiliki pekerjaan tidak dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial semakin meningkat.
Meningkatnya kriminalitas. Pengangguran dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.
Usaha Pemerintah
Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya menangani masalah pengangguran di kalangan lulusan SMK. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan SMK serta memfasilitasi integrasi lulusan SMK ke dalam pasar kerja.
Salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah adalah melalui program-program kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum SMK dengan tuntutan pasar kerja yang ada.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu lulusan SMK, antara lain:
Mengembangkan program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di SMK agar lebih relevan dengan kebutuhan industri.
Meningkatkan kerjasama antara SMK dan industri. Hal ini diharapkan dapat membantu lulusan SMK mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
Memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada lulusan SMK. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing lulusan SMK di pasar kerja.
Penguatan kerjasama antara SMK dan dunia industri juga menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah. Program Link and Match adalah salah satu inisiatif yang diimplementasikan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Namun, sejauh mana efektivitas dan relevansi program ini dalam mengatasi masalah pengangguran di kalangan lulusan SMK masih memerlukan evaluasi yang lebih mendalam.
Evaluasi Program Link and Match: Antara Relevansi dan Efektivitas
Program Link and Match merupakan langkah positif dalam meningkatkan konektivitas antara SMK dan industri. Melalui program ini, SMK memiliki kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pasar kerja dan mengembangkan kurikulum yang lebih relevan. Di sisi lain, industri juga dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Namun, sejumlah kritik juga muncul terkait dengan efektivitas program Link and Match ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa program ini masih terlalu banyak bersifat seremonial dan kurangnya dukungan konkret dalam implementasinya. Kurangnya koordinasi antara SMK, industri, dan pemerintah juga menjadi hambatan dalam menjalankan program ini secara optimal.
Berikut beberapa kendala program link and match SMK dan industri:
Kurangnya komitmen dari pihak industri. Tidak semua industri bersedia untuk bermitra dengan SMK dan menyediakan lapangan kerja bagi lulusannya.
Ketidakjelasan program. Seringkali program Link andMatch tidak memiliki tujuan yang jelas dan terukur.
Kurangnya koordinasi antara SMK dan industri. Hal ini menyebabkan program Link and Match tidak berjalan dengan efektif
Membangun Solusi Berkelanjutan
Dalam menghadapi tantangan pengangguran di kalangan lulusan SMK, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret dalam memperkuat integrasi antara SMK dan dunia industri.
Ini termasuk dalam meningkatkan akses informasi tentang peluang kerja bagi lulusan SMK, memberikan pelatihan yang relevan sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta memperkuat kerjasama antara SMK, industri, dan pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung integrasi lulusan SMK ke dalam pasar kerja.
Pertanyaan untuk Refleksi
Apakah program Link and Match SMK dan industri hanya seremonial?
Bagaimana cara meningkatkan efektivitas program Link and Match?
Apa peran masyarakat dalam membantu lulusan SMK mendapatkan pekerjaan?
Sumber:
“Ekonomi Makro – Wikipedia: URL Wikipedia”
“Ekonomi Makro: Pengertian, Ruang Lingkup, dan Contohnya – detikcom: URL Ekonomi Makro detikcom”
“Ekonomi Makro: Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup & Penerapannya di Indonesia – Gramedia Literasi: URL Ekonomi Makro Gramedia Literasi”
“BPS: Pengangguran di RI Februari 2023 Capai 7,99 Juta Orang: URL BPS Februari 2023”
“SMK Penyumbang Pengangguran Terbanyak, Ini Kata Kemnaker: URL SMK Penyumbang Pengangguran Terbesar di Indonesia.
*penulis merupakan mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Bogor, Oerban.com – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pertanian melalui pelatihan pertanian. Penyelenggaraan pelatihan pertanian dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran serta memberikan hasil yang optimal bila berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Sebelumnya telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian. Berdasarkan hal tersebut, BPPSDMP melalui Pusat Pelatihan Pertanian mengadakan penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan.
Bertempat di Hotel D’Anaya Bogor, penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) penyelenggaraan pelatihan dihadiri oleh 10 UPT Pusat yang meliputi perwakilan dari bidang penyelenggaraan pelatihan dan widyaiswara. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Muhammad Amin, dan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 20 sampai dengan 22 Maret 2024.
Dalam arahannya Amin berharap dengan kegiatan ini akan ada standar atau patron yang dapat diikuti oleh seluruh UPT agar dilaksanakan secara seragam. Selain itu dengan adanya juklak ini akan memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Juklak ini sebagai pedoman agar penyelenggaraan pelatihan tetap dalam koridornya.
Amin juga berharap selanjutnya masing-masing UPT akan mengimplementasikan dalam bentuk petunjuk teknis (Juknis) yang mengacu pada juklak. “Saya harap satu sampai dua minggu ke depan Juklak ini dapat terbit,”tegasnya.
Helmi Amba Dewi, Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. (Foto: ist)
Oleh: Helmi Amba Dewi*
Oerban.com – Bitcoin, mata uang kripto yang terkenal karena volatilitasnya, telah menarik minat investor di seluruh dunia. Di Indonesia, di mana inflasi dan stabilitas nilai mata uang adalah perhatian utama, pertanyaan pun muncul: apakah Bitcoin bisa menjadi alat investasi yang efektif untuk melindungi nilai kekayaan dari inflasi?
Bitcoin, mata uang kripto pertama yang diciptakan, muncul pada tahun 2008 melalui sebuah makalah yang diterbitkan oleh seseorang atau kelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Makalah tersebut berjudul “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” dan menjadi landasan bagi pengembangan Bitcoin.
Ide utama di balik Bitcoin adalah menciptakan sistem pembayaran yang terdesentralisasi, di mana transaksi dapat dilakukan secara langsung antara dua pihak tanpa melalui perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Bitcoin menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan dengan mata uang ini secara publik dan aman.
Pada tanggal 3 Januari 2009, versi pertama perangkat lunak Bitcoin dirilis, dan blok pertama dari blockchain Bitcoin, yang dikenal sebagai blok genesis, ditambang oleh Satoshi Nakamoto sendiri. Bitcoin awalnya memiliki sedikit nilai dan digunakan terutama dalam komunitas teknologi dan kripto. Namun, seiring waktu, minat terhadap Bitcoin tumbuh, dan nilainya pun meningkat secara signifikan.
Sejak itu, Bitcoin telah menjadi salah satu aset digital paling dikenal dan banyak diperdagangkan di dunia. Meskipun masih ada perdebatan tentang masa depan dan nilai jangka panjangnya, Bitcoin terus menjadi subjek minat dan penelitian yang luas dalam dunia keuangan dan teknologi.
Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, terus berjuang dengan inflasi dan tantangan ekonomi terkait lainnya. Dalam upaya untuk melindungi nilai kekayaan mereka, investor Indonesia mencari alternatif investasi yang lebih stabil dan berpotensi menguntungkan.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan keuangan global, cryptocurrency seperti Bitcoin semakin mendapat perhatian di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil namun rentan terhadap inflasi, pemerintah Indonesia melalui otoritas fiskal dan moneternya terus memantau perkembangan ini.
Bitcoin menjanjikan perlindungan terhadap inflasi karena pasokannya yang terbatas dan tidak terpengaruh oleh kebijakan moneter pemerintah. Selain itu, pertumbuhan harga Bitcoin yang cepat juga menarik minat investor yang mencari keuntungan yang tinggi.
Pada tahun 2021, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter utama di Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi terkait cryptocurrency. Dalam pernyataan tersebut, BI menegaskan bahwa cryptocurrency, termasuk Bitcoin, bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh karena itu, transaksi menggunakan cryptocurrency dianggap ilegal dan tidak dilindungi oleh hukum.
Namun, dalam hal investasi, BI tidak mengeluarkan larangan terhadap kepemilikan atau investasi dalam cryptocurrency. Sebagai gantinya, BI lebih menekankan pada risiko yang terkait dengan investasi dalam cryptocurrency, seperti volatilitas harga yang tinggi, potensi kegiatan ilegal, dan kurangnya perlindungan konsumen.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas fiskal yang mengawasi sektor keuangan non-bank di Indonesia, juga telah mengeluarkan pernyataan terkait cryptocurrency. OJK menegaskan bahwa cryptocurrency bukanlah instrumen investasi yang diatur dan diawasi oleh otoritas keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, investasi dalam cryptocurrency dianggap memiliki risiko yang tinggi dan tidak dijamin oleh pemerintah.
Dalam konteks menghindari inflasi, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan kebijakan konkret yang secara khusus mengatur penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi yang dapat membantu mengurangi risiko inflasi. Namun, pemerintah terus mengawasi perkembangan cryptocurrency dan mungkin akan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan sesuai dengan perkembangan situasi.
Dalam hal ini, penting bagi masyarakat Indonesia yang berminat untuk berinvestasi dalam cryptocurrency untuk memahami risiko yang terkait dan melakukan investasi dengan bijaksana. Pemerintah juga terus mendorong literasi keuangan dan edukasi terkait cryptocurrency agar masyarakat dapat mengambil keputusan investasi yang lebih baik dan terinformasi.
Bitcoin memiliki potensi besar sebagai alat investasi untuk melindungi nilai kekayaan dari inflasi di Indonesia. Namun, untuk mengaktifkan potensi ini, diperlukan regulasi yang mendukung dan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang manfaat dan risiko investasi dalam Bitcoin. Dengan pendekatan yang bijaksana, Bitcoin bisa menjadi salah satu instrumen investasi yang berharga bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada.
Penting bagi pemerintah dan otoritas moneter Indonesia untuk memberikan regulasi yang jelas dan mendukung perkembangan Bitcoin sebagai aset investasi. Regulasi yang baik dapat memberikan perlindungan bagi investor dan mendorong pertumbuhan ekosistem Bitcoin yang sehat di Indonesia.
*penulis merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Kota Jambi, Oerban.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas padi. Salah satunya, memperkuat Perluasan Areal Tanam (PAT) padi melalui pompanisasi di lahan-lahan pertanian.
Untuk itu, UPT Kementerian Pertanian melakukan rapat koordinasi percepatan olah tanah di Korem 042 Provinsi Jambi. Tujuan dari kegiatan ini adalah Untuk menyamakan persepsi terkait program penambahan areal tanam melalui Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Pompanisasi sehingga pergerakan akan lebih cepat lagi.
Hadir dalam kegiatan Rakor ini diantaranya Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Kepala BB mektan, Plt. Kepala Bapeltan Jambi, Kepala BSIP Jambi, Kepala Dinas Pertanian Kota/Kabupaten se Provinsi Jambi beserta Kepala Bidang PSP, LPPM Universitas Jambi, serta Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam arahannya mengatakan bahwa sampai bulan Maret ini terjadi defisit jumlah luas tanam sekitar 26 %. Sehingga untuk mencukupinya perlu upaya khusus untuk peningkatan percepatan tanam yaitu salah satunya dengan kerjasama Kementerian pertanian dengan TNI.
Untuk menambah luas tanam, bisa dilakukan dengan pemanfaatan lahan tadah hujan dengan pompanisasi, lahan kering dengan penanaman padi gogo, dan optimalisasi lahan rawa. Hal itu semua dilakukan untuk mengejar target luas tanam yang mencapai kurang lebih 1 juta Ha/bulan. Oleh karena itu perlu kerjasama antar semua instansi yang terkait.
Sementara itu Komandan Korem 042 Garuda Putih mengatakan kegiatan ini merupakan upaya konkret dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya di Provinsi Jambi. Dan kegiatan oplah serta pompanisasi merupakan strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Korem 042 Garuda Putih juga akan selalu siap dalam mendukung program ketahanan pangan khususnya Provinsi Jambi.
Selanjutnya Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi menginstruksikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait untuk turun ke lapangan mengecek wilayah yang menjadi CPCL SID dan pompanisasi agar didorong untuk cepat menanam kembali areal yang telah panen.
Hal ini menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang meminta semua Kabupaten dan Kota di Indonesia agar memasifkan pompanisasi dengan memanfaatkan sumber air terdekat untuk perairan pertanian. Menurutnya, pompanisasi merupakan solusi cepat dalam menghadapi El Nino di sejumlah daerah. Nantinya, sistem pompa ini akan terintegrasi dengan paket layanan solar alsintan dan juga benih gratis bagi para petani yang mau mempercepat tanam di MT II Maret 2024.
Senada dengan pernyataan Mentan Amran, Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi menyebut salah satu strategi peningkatan produksi pertanian adalah gerakan pompanisasi yakni penggunaan pompa air untuk mengoptimalkan irigasi dan pengairan lahan pertanian, sehingga menghasilkan panen dan produktivitas.
