Muaro Jambi, Oerban.com – Rektor Universitas Jambi yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Dr. Ir. H. Abdul Aziz, M.Si. Pada Senin (17/09/2018) resmi melantik Presiden dan Wakil Presiden BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Jambi, MAM (Majelis Aspirasi Mahasiswa) Universitas Jambi, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM Fakultas, MAM fakultas, serta seluruh pengurus UKM yang ada di Universitas Jambi (UNJA).

Wakil Rektor III berpesan kepada seluruh jajaran yang dilantik sebagai Mahasiswa yang aktif di organisasi, harus juga memiliki prestasi , harus memikirkan dan memulai untuk menjadi wirausaha, dan juga menjadikan organisasi untuk memiliki visi dan misi yang lebih baik dari yang sudah dijalankan di tahun sebelumnya. “Jadi planing nya adalah saling dukung antar organisasi. Planing disesuaikan oleh visi dan misi Universitas Jambi. Karena kampus adalah seyogyanya tempat untuk belajar, bagaimana mengasah diri, dan meningkatkan kompetensi mahasiswa baik itu di bidang akademisi, organisasi maupun prestasi.”

Wakil Presiden BEM Universitas Jambi Haris Sai Anhar, mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam pelaksanaan acara ini. Mengapa terjadi keterlambatan pelantikan karena beberapa fakultas belum memiliki dan belum selesai untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM tingkat fakultas nya. ”Saya berharap teman – teman yang sudah dilantik secara resmi, mulai memikirkan proker – proker yang akan mereka kerjakan, buat perencanaan kerjanya, menyusun sistemnya dan mulai bekerja menjalankan amanah yang telah diberikan ini.

Semoga tidak lagi ada batasan – batasan sehingga bisa merangkul semuanya seperti semboyan kami yaitu ‘Rangkul Karya’ dan sesuai dengan nama kabinet kami yaitu ‘Integrasi’, yaitu bisa merangkul semuanya dengan saling integrasi, saling berkoordinasi antar semua organisasi demi untuk memajukan Universitas Jambi”.(RPY)

Jambi, Oerban.com – Sejak Mahkamah Agung (MA) memutuskan kasus boleh tidaknya mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg), masih menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Putusan dibolehkannya mantan koruptor maju dalam kontestasi pemilihan umum 2019 sudah mengacu pada UU Pemilu 2017, demikian ungkap Praktisi Hukum Jambi Ferdia, SH. (18/09/2018)

MA telah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan mantan narapidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

Terkait Putusan Mahkamah Agung tersebut, “secara hirarki Peraturan Perundang-undangan itu ada tingkatannya Undang-Undang adalah aturan hukum yang lebih tinggi dari PKPU dan asas hukum yang sudah menjadi doktrin bahwa “aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi”.

Seperti yang kita ketahui Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyatakan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Saran untuk KPU RI, masukan materi PKPU tentang Larangan Caleg Ex Koruptor ke dalam rancangan Undang-Undang Pemilu mendatang, agar norma tersebut menjadi aturan hukum yang mengikat, ungkap Abdurrahman Sayuti.

Secara terpisah, Ketua Alumni KAMMI Jambi pertanyakan moralitas partai politik (parpol) yang tetap mengusung caleg yang pernah tersandung kasus korupsi. “Semestinya dengan keluarnya putusan MA, parpol segera mencoret caleg yang pernah terlibat kasus korupsi sebagai bukti komitmen parpol dalam memberantas budaya korupsi. Bukan malah tetap mengusung caleg tersebut”,ungkap Hendri.